peraturan pemerintah tentang pengelolaan sampah. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ; Mengingat : 1. peraturan pemerintah tentang pengelolaan sampah

2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 angka 1 dan 2. Nomor Pengundangan. ABSTRAK PERATURAN. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 3. sampah dan penanganan sampah. dengan peraturan pemerintah dan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan. Kementerian Sekretariat. masyarakat, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien; c. OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - STANDAR/PEDOMAN Status. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Judul. BAB I . Pedoman Media Siber. Gubernur Bali Wayan Koster saat memberikan keterangan kepada media massa di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar, Kamis (21/11/2019) tentang penerbitan peraturan mengenai pengelolaan sampah berbasis sumber. Hak Untuk Memperbaiki Produk Elektronik Oleh Konsumen. Judul. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/ atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 ten tang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berit. Kementerian Sekretariat Negara: No. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan NomorAdapun dasar hukum kebijakan ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penugasan: Dalam rangka mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan limbah, Pemerintah Provinsi melaksanakan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun secara terpadu dan terpusat di Jawa Timur, Pemerintah Provinsi. Publik harus menekan agar produsen menaati aturan ini dengan beralih dari produksi produk plastik sekali pakai menuju sistem pengiriman produk yang dapat diguna ulang atau diisi. bahwa pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga yang. 223 -2-. E. tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 11), diubah. KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM, DAN PENDANAAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA I. PENDAHULUAN. 4. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik is a government regulation that sets the rules and standards for managing specific types of waste in Indonesia. 2. 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi; b. CATATAN:. TENTANG-PENGELOLAAN-SAMPAH. Sehingga berbahaya bagi manusia dan lingkungan apabila tidak dikelola. Pengelolaan sampah dalam UU No 18 tahun 2008 menjadi hak dan kewajiban setiap orang. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2019. 81 Tahun 2012. SE Walikota Yogyakarta tentang gerakan zero sampah organik mendasarkan pada Peraturan Daerah (perda) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022, diatur bahwa pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha. PERWAL KOTA TANGERANG SELATAN NO. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan sampah oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta mendorong keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan TENTANG SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL TATA CARA PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Informasi mengenai Pengelolaan Sampah yang wajib Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2022. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 8. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jaktranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ini diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2017, menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan. Dalam PP ini diatur mengenai sampah spesifik yang merupakan timbulan Sampah yang perlu penanganan secara spesifik, baik karena karakteristiknya, volumenya, frekuensi timbulnya ataupun karena faktor lainnya yang. 7. (4) Pedoman tentang penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut mengamanatkan kepada 16 Kementerian/Lembaga untuk mempercepat penanganan sampah laut, salah satunya KKP. U. 83, 8 HLM. Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010. Melansir dari laman Badan Pengawas Keuangan (BPK), berikut daftar peraturan yang mendukung pengelolaan sampah bertanggung jawad di Indonesia:. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21,. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (“UU No. Peraturan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 70 Tahun 2016. Ketentuan mengenai hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik. "Konten dari Jakstrada harus menggambarkan perencanaan Pemda terhadap target Indonesia bersih dan bebas sampah tahun 2025, baik dari sisi pengurangan dan penanganan sampahnya," terang dia. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah pada 25 Juni 2021 adalah untuk menyempurnakan Peraturan Menteri LHK No. sampah rumah tangga; dan b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Foto: RES. NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. pdf. 7. Pemerintah juga mencanangkan pengumpulan sampah elektronik melalui program-program pengumpulan di dropping point. TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH I. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. KOMPAS. 6, BN. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 22 Terkait hal tersebut pada tahun 2020, pemerintah telah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan sampah oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta mendorong keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan Unduh Berkas. UU No. Pemerintah Kota Bogor. Menetapkan : PERATURAN DESA MAKMUR SEKALI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. U. Pengelolaan Sampah Spesifik - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Peraturan Desa Kalibarukulon tentang Pengelolaan Sampah dan Pedoman Pengelolaan Bank Sampah; Mengingat: 1. PERDA. Menetapkan : PERATURAN MEMUTUSKAN: PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2010. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Akibat Pencemaran Limbah B3 oleh Pemerintah Daerah, kecuali ketentuan mengenai pengawasan Pengelolaan Limbah B3 dan. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Namun, dalam tataran normatif, pembuatan peraturan pelaksana yang dimandatkan UU 18/2008 masih menunggak. Badan / Pengarang. Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia. 6. 3. Sebagai dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam mengurangi sampah pada 2025 seperti yang diatur pada Peraturan Presiden No 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah. TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LEBAK, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 5. This pdf document contains the full text of the regulation, its objectives, scope, and implementation. 3. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sampah. Klaten Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah). Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. fence m. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah pada 25 Juni 2021 adalah untuk menyempurnakan Peraturan Menteri LHK No. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655); 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320); 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentangTENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PEKANBARU, Menimbang: a. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis. 294, jdih. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Ne. 102 tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di. Tentang Provinsi Kabupaten/Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pengelolaan sampah elektronik harus secara khusus dilakukan oleh pihak-pihak berizin yang telah tersertifikasi oleh pemerintah (dalam hal ini adalah KLHK). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 8. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan. Peraturan. Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER. Agar. 1. 6522); 9. TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH I. b. Setiap orang berhak: a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Belum Tersedia. 6 Pasal 9 UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 2011. Tentang Kami. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari. 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik mengamanatkan E-waste masuk dalam kategori sampah spesifik yang memerlukan pengelolaan khusus dikarenakan sifat, konsentrasi dan/atau volumenya. Penerimaan dari pajak ini biasanya digunakan untuk mendukung program-program pengelolaan limbah yang lebih berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan : a. Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. pembentukan peraturan desa tentang bank sampah serta rancang bangun bank sampah sebagai metode pengelolaan sampah berbasis peningkatan ekonomi di desa bongo nol kecamatan paguyaman oleh ketua tim novendri m. 6, LD 2019/5E. ASIA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, tanggal 8 Juni 2020. Peraturan Gubernur tentang Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengolahan sampah. peningkatan peran Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan badan usaha dalam Pengelolaan Sampah Regional; dan c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020. T. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. NIAGA. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik. Selain diperkuat dengan peraturan. ABSTRAK PERATURAN. 27 Tahun 2012. Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910) ; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 14. Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengelola sampah elektronik ini. Tutup. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi. 6522); 9. NIAGA. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. menjamin keberlangsungan pelayanan pengelolaan sampah. Namun, dalam tataran normatif, pembuatan peraturan pelaksana yang dimandatkan UU 18/2008 masih menunggak. TENTANG KEWAJIBAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN DAN PERUSAHAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : a. (ANTARA/HO Humas Pemprov Bali)(2) Pengelolaan sampah memerlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Kota serta peran masyarakat dan badan sehingga pengelolaan sampah dapat be:rjalan secara proporsional, efektif, dan eflsien. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. bahwa berdasarkan pertimbangan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. ABSTRAK: Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (6), Pasal 43 ayat (2), dan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. E. [11] Sehingga, menjawab pertanyaan Anda, pengaturan yang telah kami jelaskan di atas merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mengurangi dan mengelola sampah, termasuk. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. ABSTRAK PERATURAN PENGELOLAAN SAMPAH – ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA – PENDANAAN 2021 PERMENKEU RI NOMOR 26/PMK. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659); 8. FILE-FILE PERATURAN. Hari Peduli Sampah Nasional 2023: Zero Waste Zero Emission Indonesia - Tuntas Kelola Sampah untuk Kesejahteraan Masyarakat Beranda; Berita; Regulasi; Data Pengelolaan Sampah & RTH. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617); 5. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Novrizal melanjutkan jika dari induk UU 18/2008 tersebut, Pemerintah telah memiliki regulasi turunan berupa Peraturan Pemerintah no. 223 -2-. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Peraturan Perundang-undangan. U: Indonesia. Dimana dalam pasal 10 menjelaskan,. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah. * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. ASAS DAN TUJUAN. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2018. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentangPeraturan Perundang-undangan. bahwa guna dapat mewujudkan Kota Denpasar yang berwawasan Budaya khususnya Budaya Bersih, perlu ditetapkan Tata Cara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Di Kota Denpasar; b. Jakarta, InfoPublik - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa regulasi pengelolaan sampah di Indonesia seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang (UU) nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah sudah lengkap. 10/2012 tentang Pengelolaan Sampah yang diundangkan pada Agustus 2022. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH Pasal 4 (1 ) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan. Peraturan Pemerintah. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Pemrakarsa 9. Kapasitas. BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dirnaksud. PERDA Kota Yogyakarta No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 2017. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber: T. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Serita. Mengingat : 1. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan persampahan secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah kabupaten, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu; b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 1. jumlah penanganan sampah. h nip. 3. 75 Tahun 2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh.